ONANI MASALAH ANAK MUDA

ONANI MASALAH ANAK MUDA

oleh Muhammad Imam Wahyudi 

pada 8 Mei 2012 

pukul 1:54 ·

Banyak genarasi muda yang menganggap ringan masalah onani ini.Mereka tidak mau tahu menahu (masa bodoh) akan terhadap akibat buruk dan pengaruh negatif yang ditimbulkannya.Dan biasanya mereka juga baru menyadari akan setelah merasakan dari akibatnya tersebut.

Namun di antara anak-anak muda zaman sekarang sudah banyak yang melakukan suatu perbuatan buruknya,ada yang menyesalinya setelah berbuat ; akan tetapi itu bukan saatnya lagi menyesali sesuatu yang telah berlau.

Maka dari itu hendaknya setiap pemuda harus meningkatkan perbutan baiknya serta juga meninggalkan segala perbuatan buruknya,dari mulai perbuatan membodohi dirinya sendiri sampai dengan sesuatu yang merusakkan moral dan jiwanya.Mereka itu hendaknya harus menjauhi segala pengaruh negatif yang akan mencelakakan dirinya sendiri dari perbuatan onani yang tidak bermanfaat.

onani itu haram hukumnya"bahwa onani adalah perbuatan yang mengeluarkan air mani dari badan,dan mani itu sendiri adalah sebagian dari (isi) anggota badan,maka tentangnya tidak ada larangan".Hanya saja,meskipun berpegangan pada dalil-dalai yang demikian mereka tetap membenci perbuatan itu.

"Bahwa orang laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat vitalnya masing-masing,menurut ijma'para ulama,hukumnya boleh (mubah).Maka perbuatan onani tersebut tidak ada hukumnya yang mengharamkannya,sebagaimana firman Allah SWT",dan karena Allah SWT tidak menjelaskan bahwa perbuatan onani itu sebagai hal yang haram,maka perbuatan itu merupakan/termasuk yang dibolehkan.Bahwa perbuatan onani itu tidak haram,kita tetap membencinya,mengingat perbuatan itu tidak terpuji dan tidak tergolongkan akhlakul karimah.

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL MERANGSANG KEJAHATAN

oleh Muhammad Imam Wahyudi pada 17 Mei 2012 pukul 11:09 ·

Depok,17 Mei 2012

Depok-Mungkinkah dan apakah dari semua dalam unsur-unsur segi faktor ekonomi kita bisa untuk mencapai suatu ekosistem pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sudah menjadi sebuah prioritas faktor yang kuat,dalam aspek-aspek kehidupan manusia dengan untuk meningkatkan taraf pertumbuhan suatu ekonomi negara dan serta dalam perencanaan pembangunan nasional di indonesia berjalan dengan baik atas kemampuan peran fungsi dan dalam pelaksanaannya.

Apakah ini akan terwujudnya suatu dedikasi yang dapat dipertanggung jawabkan kedalam tujuan sasaran program pemerintah untuk merangsang hajat hidup orang banyak,yang kreabilitasnya sudah sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal.33 ayat 1 dan 4.Pasal.33 ayat 4 yang berbunyi"Perokonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan kebersamaan,efisiensi,berkelanjutan,berwawasan lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga kesimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,pasal.33 ayat 1 mengatakan"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada BAB.XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam amandemen UUD 1945,belumlah mencapai tujuan sasaran dalam rezim kekuasaan reformasi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono tidak membuahkan hasil yang sempurna dalam kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan terlebih lagi dalam pendidikan sekolah tingkat nasional.Sumber-sumber ini tersebut masih banyak dalam atas kekurangannya tidak mencapai struktur dari program perencanaan dalam perkembangannya di tahun 2009-2012 saat ini.

Perekonomian dan/atau pembangunan nasional dalam bagian sekelompok besar dan kecil itu,terhadap orang yang untuk mencari serta mendapatkan keuntungan besar secara mudah bergerilya merampas secara berjamaah dengan diam-diam,dengan rasa takutnya diketahui dengan lepada pengamatan dan penelitian-poenelitian survey yang dilakukan atas melalui dari dengan tindakan berbagai kejahatan dan juga atas perbuatannya yang sangat tercela sekali itu tidak menunjukkan kepada adanya dalam UUD 1945 sebagai pedoman khusus hukum yang bisa dapat diperjual belikan secara legal oleh oknum-oknum hukum itu sendiri.

Hal-hal seperti inilah tidak menunjukkan sebagai contoh yang baik adalah dengan secara sengaja untuk guna memanfaatkan keadaan dari dalam segi faktor-faktor  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dengan langkah-langkah yang bisa terdapat untuk kejadian terhadap perbuatan-perbuatan penindakan bentuk operasi justisial didalam peraturan perundang-undangan sebagai prosedur dan tata kerja ruang lingkup masyarakat banyak.Namun akan tetapi sangat disesalkan sekali,atas sertanya terhadap kelalaian-kelalian dan/atau kelengahan aparat penegak hukum kurang mengawasi dalam pengawasannya dari keterlibatan-keterlibatan praktek manipulasi politik negara yang kita cintai selama ini.

*Kronologisnya Kejahatan Perekonomian ?

Sejak beberapa tahun terakhir ini pada saat berkomandangnya atas rezim reformasi sebagai pengganti atas rezim orde baru,telah banyak dan tumbuh serta berkembangnya kejahatan-kejahatan di berbagai macam bentuk manipulasi dibidang ekonomi dan pembangunan dalam permasalahanya.Hal ini tersebut tidak hanya mencakup ruang lingkup kehidupan yang diderita oleh negara-negara yang sudah pesat dan telah maju perekonomianya,namun juga mengancam negara-negara yang sedang berkembang yaitu adalah indonesia.

Untuk data maupun dari atas analisa bukti-bukti tentang adanya sebuah peningkatan masalah kejahatan terhadap perkembangan perekonomian ini tidak akan selalu selesai untuk selamanya dapat ditemukan kedalam pola sistem statistik-statistik tindak kriminal kejahatan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintahan itu sendiri sebagai penguasa yang ikut turut dalam melibatkan aparat penegak hukum,maka itu muncullah sebab dan akibat musababnya merupakan dari sebuah diskriminatif-diskriminatif ihwalnya kepada tindakan pidana kejahatan ekonomi yang kian hari kian pesatnya.Hal ihwal ini yang sangat rumit sekali sehingga akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang untuk dijangkau dan/atau dibongkar dengan secara menyeluruh.

Namun adapun pula halnya yang demikian dalam ,hal-halnya atas pengamatan dan pengawasan yang dilakukan itu sangatlah untuk kepada atas menunjukkan.Bahwa dari suatu hal-hal ihwal ini sangat pesat meningkatkan secara cepat dengan seiringnya perputaran roda dunia waktu pertumbuhan ekonomi untuk sebagai study perbandingan dalam pembangunan nasional dan perekonomian nasional dewasa ini sepenuhnya.(MIW)

HUKUM PERBURUHAN YANG SEMRAWUT ?

 

Selama ini,dalam hal penyelesaian kasus=kasus perburuhan,yang diatur dalam Undang-undang No.12/1964 tentang pemutusan hubungan kerja "(PHK) dan Undang-undang No.22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.

Dalam kenyataannya,kedua perangkat undang-undang itu sudah tidak memadai lagi.Apa sebabnya adalah bahwa kedua undang-undang itu dalam pelaksaannya bukan saja tidak untuk menjamin adanya kepastian hukum,akan tetapi lebih sering menempatkan buruh pada pihak yang dirugikan.

Pasal3 ayat (1) UU No.12/1964 menyebutkan bahwa penguasa dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) setelah memperoleh izin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).Dan terus selanjutnya menurut pasal 10 UU No.12/1964,PHK tanpa izin P4D tersebut adalah batal demi hukum.

UU No.12/1964 hanya dengan menyebut tentang PHK dan tidak menyebut tentang adanya "PHK sementara" atau skorsing.

Tetapi pasal 11 UU No.12/1964 mengatakan,dalam hal tersebut adanya permintaan banding terhadap putusan P4D keoada P4 Pusat,maka sebagaimana selama belum ada leputusan dari lembaga yang disebut terakhir ini,adalah baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajiban-kewajibannya.

Artinya,pengusaha harus tetap memberi upah pada buruh (sesuai dengan pasal 1602 B.W) dan buruh harus tetap bekerja (pasal 1603 B.W).Dalam hal ini,hampir tidak ada suatu lembaga atau instansipun yang dapat memaksa pengusaha.Akan tetapi sering terjadi,dari pihak majikan menolak atau memberi upah pada buruhnya dengan alasan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan P4D.Dan buruh harus tetap dengan terpaksa berada pada pihak yang merugikan.

Akan halnya dalam perselisihan perburuhan,dengan mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Undang-undang No.22/1957.Pasal 1 ayat (1) butir c UU No.22/1967 merumuskan perselisihan perburuhan sebagai "pertentangan antara majikan atau kumpulan majikan dengan serikat pekerja/buruh atau gabungan serikat buruh/pekerja berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja,syarat-syarat kerja dan /atau keadaan perburuhan".

To Bee Countinue

 

KONFLIK AGRARIA DAN LINGKUNGAN HIDUP RAKYAT PETANI

oleh Muhammad Imam Wahyudi
pada 29 Desember 2011
pukul 19:27

Dalam hal ini pokok-pokok dasar hukum agraria,yang menjadi konflik permasalahannya adalah antara rakyat dan pemerintah tentang hak milik

Tanah namun harus di ingat oleh pemerintah ;”bahwa setiap undang-undang

Ataupun peraturan pemerintah yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan

Dengan pasal.33 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya.



Dengan penjelasan untuk hal ini hak milik,adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuhi dapat dipunyai orang atas tanah.Akan tetapi hak milik ini juga di diskriminatifkan dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain,(dasar hukumnya :

Pasal.20 undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria).



Namun demikian secara kontrofersialnya hal-hal penting dalam konflik dasar lingkunganhidup dan pokok-pokok agraria tersebut adalah,yang berhak mendapatkan atas hak milik itu berdasarkan pasal.21 undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria adalah sebagai berikut dalam kesimpulannya hak milik itu terjadi karena ;



1.Pembukaan hutan



2.Bagian tanah ulayat



3.Penetapan pemerintah



4.Karena undang-undang



Apakah konflik atau kontrofersial dalam komposiumnya dalam ekspansi motorium pokok-pokok agraria semacam ini dengan aksesnya dapat bisa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah serta komponen-komponen dasar hukum undang-undang tentang pokok-pokok agraria dalam intimidasinya di indonesia.Belumlah dapat bisa diselesaikan dengan keadilan bagi korban dan pelaku perampasan dimeja hijaukan.



Dan ini adalah bukan masalah kecil bagi rakyat pada konflik yang sudah terjadi pada pokok-pokok tentang agraria serta peraturan dengan menyangkutnya soal nyawa hidup seseorang manusia,dalam persoalan ini sangat dominan sekali atas struktur tidak adanya kebijaksanaan dan keadilan dalam pemerintah.



Nyawa suatu manusia tidak dapat diukur dengan uang,boleh saja pemerintah kita berbicara tentang nyawa manusia dapat ditukar atau di ukur dengan uang,dan undang-undang dari manakah pemerintah bicara nyawa manusia dapat ditukar dengan uang,sebutkan dalam undang-undang nomor berapa,tahun berapa dan pasal berapa,serta ayat berapa bila undang-undang nyawa manusia dapat ditukar atau di ukur dengan uang kapan disyahkannya dan dikeluarkannya pada tanggal berapa,bulan berapa dan tahun berapa.Adakah pada UUD 1945 tentang hal tersebut.



Subyek yang paling utama dan massif yang bersifat laten maupun manifest dimaksud adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi negara dan juga memiliki alat kewenangan besar untuk mengelola,menguasai,mengek

sploitasi dengan berbagai perangkat hukum berupa pemberian izin maupun hak-hak pemanfaatan atas tanah memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan swasta dalam negeri,asing,bumn ataupun proyek-proyek pembangunan menurut komnas ham pada tahun 2009 tercatat 4.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masuk 62% pada kasus lingkungan hidup dan konflik agraria.



Pada umumnya undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,sangatlah jelas adanya diskriminatif ini mencabut ketentuan : boschordonnantie java en madoera 1927,staatsblad tahun 1927 Nomor 221 sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad tahun 1931 Nomor 168,terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1934 Nomor 63 ; dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentaun pokok kehutanan.



Dengan dasar legalnya sudah jelas fatwanya didalam kontak teks kovenan internasional hak ekonomi,sosial,dan budaya pada artikel 11,paragraf 2 (a),negara-negara berkomitmen untuk ”mengembangkan atau memualai reforma sistem agraria dengan cara mana sehingga tercapainya pembangunan yang paling efisien.Dan dalam penggunaan sumber daya alam (developing or reforming agrarian system in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources).



Dalam pasal.1 ayat 1 UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dimaksud dengan kehutanan dalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,kawasan hutan,dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.



Kemudian ayat 2 )."hutan adalaha suatu kesatuan ekositem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam lama hayati,yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.Lalu ayat 3 )."kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."



Seperti yang tertuang dalam pasal.4 ayat (1) dan (2) kemudian juga dengan pasal.66 sampai pasal.28,adalah pasal-pasal yang bersifat mendukung atau memberikan jaminan pengamanan terhadap semua pasal tersebut yang sudah menjabarkan sebagai konsep hak menguasai negara,selebihnya pada (pasal.67.68,69 dan 70) itu mengatur tentang peluang partisipasi masyarakat serta peluang menyelesaikan sengketa kehutanan (pasal.74,75 dan 70).



Kondisi ini sangat jelas bertentangan sekali dengan masstricht tentang pelanggaran hak-hak ekonomi,sosial dan budaya,sebagai dalam pedoman pelaksanaan kovenan internasional yang telah diratifikasikan oleh republik indonesia melalui undang-undang No.11 Tahun 2005,pada hasil point 21 menyatakan "para korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial dan budaya seharusnya tidak menghadapi sanksi kriminal semata-mata karena status mereka sebagai korban,seperti contohnya lewat undang-undang yang mengkriminalkan orang hanya karena tidak mempunyai rumah.



Demikian pula,juga tidak seorangpun harus diperlakukan di hukum karena menuntut hak-hak ekonomi,sosial dan budaya.Diskriminatif pada undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi sarana-prasarana kriminalisasi rakyat indonesia khususnya pada masyarakat adat dan petani,dan juga jalan masuk privatisasi sumber-sumber penting dalam agraria.



Dan undang-undang No.41 Tahun 1999 ini,juga telah melempangkan kepada jalan pemodal dan sebaliknya,yang membuat saluran-saluran pemiskinan terhadap masyarakat adat dan petani sebagai penggarap yang tinggal didaerah hutan lingkungan sekitarnya,dalam undang-undang ini termaksud swasta memiliki sebuah peluang besar melakukan eksploitasi atas alam indonesia disebutkan juga sebagai kriminalisasi pada "aksi sepihak" rakyat (dalam hal ini adalah untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya).



Semakin jelas dan tyegas kejadian konflik agraria ini sangat pasif dan kondusif sekali untuk dipertimbangkan,semisal pada pasal.50 ayat (3) adalah merupakan salah satu pasal yang tidak memiliki dan tidak berpihak kepada petani atau adat,justru dalam pasal ini disebutkan ;"setiap orang dilarang :



Tindakan



a.Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;



b.Merambah kawasan hutan ;



c.Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan ;



e.Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang".



Mencermati secara dalam kritisnya draft rancangan undang-undang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan secara formatif yang formal dan jelas yang baru disyahkan medio september 2009,maka dalam kontruksinya ini berpikiran dan dapat disimpulkan antara lain ;



Memutuskan dan Pertimbangan kembali :



Pertama : konstitusionalis dibidang kekayaan alam dan cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak.



Kedua : kesadaran akan negara agraria.



Ketiga : Pengakuan atas hak atas pangan.



Keempat : kesadarn akan problem lahan pertanian pangan.



Kelima : keinginan pembaruan dibidang agraria dan lingkungan hidup sesuai TAP.MPR.IX/MPR/2001.



Keenam : tetap mempertahankan konsep ketahanan pangan meski menerima kedaulatan pangan,bahkan kemudian diletakan berbarengan dengan kemandirian pangan.

HUKUM PERBURUHAN YANG SEMRAWUT ?

HUKUM PERBURUHAN YANG SEMRAWUT ?

oleh Muhammad Imam Wahyudi

pada 26 Januari 2012 pukul 16:30

Selama ini,dalam hal penyelesaian kasus=kasus perburuhan,yang diatur dalam Undang-undang No.12/1964 tentang pemutusan hubungan kerja "(PHK) dan Undang-undang No.22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.

Dalam kenyataannya,kedua perangkat undang-undang itu sudah tidak memadai lagi.Apa sebabnya adalah bahwa kedua undang-undang itu dalam pelaksaannya bukan saja tidak untuk menjamin adanya kepastian hukum,akan tetapi lebih sering menempatkan buruh pada pihak yang dirugikan.

Pasal3 ayat (1) UU No.12/1964 menyebutkan bahwa penguasa dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) setelah memperoleh izin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).Dan terus selanjutnya menurut pasal 10 UU No.12/1964,PHK tanpa izin P4D tersebut adalah batal demi hukum.

UU No.12/1964 hanya dengan menyebut tentang PHK dan tidak menyebut tentang adanya "PHK sementara" atau skorsing.

Tetapi pasal 11 UU No.12/1964 mengatakan,dalam hal tersebut adanya permintaan banding terhadap putusan P4D keoada P4 Pusat,maka sebagaimana selama belum ada leputusan dari lembaga yang disebut terakhir ini,adalah baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajiban-kewajibannya.

Artinya,pengusaha harus tetap memberi upah pada buruh (sesuai dengan pasal 1602 B.W) dan buruh harus tetap bekerja (pasal 1603 B.W).Dalam hal ini,hampir tidak ada suatu lembaga atau instansipun yang dapat memaksa pengusaha.Akan tetapi sering terjadi,dari pihak majikan menolak atau memberi upah pada buruhnya dengan alasan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan P4D.Dan buruh harus tetap dengan terpaksa berada pada pihak yang merugikan.

Akan halnya dalam perselisihan perburuhan,dengan mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Undang-undang No.22/1957.Pasal 1 ayat (1) butir c UU No.22/1967 merumuskan perselisihan perburuhan sebagai "pertentangan antara majikan atau kumpulan majikan dengan serikat pekerja/buruh atau gabungan serikat buruh/pekerja berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja,syarat-syarat kerja dan /atau keadaan perburuhan".

To Bee Countinue

Memahami Daear-dasar Anggaran

MEMAHAMI DASAR-DASAR ANGGARAN


oleh Muhammad Imam Wahyudi
pada 26 Januari 2012
pukul 20:27

1.Filosofi Anggaran Dari Mana Sumber Anggaran ?

Pada hakekatnya Anggaran Negara /Daerah adalah uang rakyat.Sumber utama anggaran Negara/Daerah berasal dari uang rakyat.Uang rakyat yang dijadikan sebagai sumber kehidupan anggaran itu berasal dari pajak,restribusi,BUMN,hibah.pinjaman/utang yang diatas namakan rakyat oleh Pemerintah,dan pendapatan hal yang lain yang sah.

2.Mengapa Anggaran diperlukan Oleh negara/Daerah ?

Ada dua alasan pokok utama penting mengapa anggaran itu diperlukan dalam pengelolaan Negara/Daerah : 1.Untuk menjamin keberadaan Negara/Daerah,dan 2.Untuk membiayai pengelolaan Negara/Daerah yang meliputi antara lain ; penyelenggaraan administrasi,pembangunan,dan pelayanan pada masyarakat. Oleh sebab itu,negara atau daerah msih mutlak membutuhkan anggaran segar dalam menjalankan fungsinya.Tujuan utamanya yang akan hendak dicapai megara/daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,menjamin akan dipenuhinya hak-hak rakyat,dan membiayai pelayanan kepada masyarakat. Proses dalam penyusunan anggaran negara/daerah perlu dilakukan secara terbuka dan transparan.Keterbukaan itulah yang akan menuju kesejahteraan rakyat dengan adanya : 1.Pengumuman kebijakan anggaran. 2.Ketersediaan dokumen anggaran dan mudah akan diakses oleh masyarakat. 3.Laporan pertanggungjawaban tahunan yang tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat. 4.Meningkatnya suara/usulan rakyat yang diterima dan diperjuangkan. 5.Adanya sistem pemberian informasi kepada masyarakat yang dimuat dalam peraturan.

Agar anggaran tersebut dapat betul-betul bisa dikelola dengan baik,adanya prinsip-prinsip yang harus dapat diperhatikan dan diterapkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi kesenggangan dan kekosongan akan terciptanya kesejahteraan rakyat.Prinsip-prinsip itu adalah ;

Tertib.

Tertib bermakna dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prosedur peraturan yang telah ditetapkan atau hal-hal yang berlaku baku dalam kehidupan.Contoh yang sangat sederhana sekali penerapan prinsip yang tertibadalah penjualan ticket.Agar terjadi keteraturan,penjualan ticket itu harus dilakukan antrean.Begitu pula dalam melakukan pemeriksaan harus ada kode etiknya atau tata cara yang diterima secara lazim.

Taat Pada Peraturan Perundang-undangan.

Prinsip kedua tersebut ini berarti pengelolaan keuangan negara harus mengikuti dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baku secara berjenjang,mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

Efisien.

Kata efisien dalam pengertian sehari-hari sangat bermakna sekali"ketepatan cara kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu,tenaga,dan biaaya".Menurut pengertian anggaran,efisien merujuk kepada pelaksanaan anggaran belanja negara yang diysahakan dengan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawababkan. To bee Continue

TANGGAPAN PRESIDEN TERHADAP SP/SB SANGAT MERUGIKAN PEMERINTAHAN

Muhammad Imam Wahyudi 

14 Desember 2011

Selama dalam dua periode presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai jadi presiden,namun pada dirinya sendiri hampir tidak pernah melakukan pertemuan dengan perwakilan serikat buruh/pekerja internasional.Hal ini bahwa menunjukkan sikap dan cara pandangan pemerintahan SBY yang tidak menggap penting datangnya kehadiran serikat buruh/pekerja di indonesia dan internasional,juga tidak sekaligus mewakili sebuah cara pandang bahwa serikat buruh/pekerja lebih bersifat lokal.dan dari tanggapan presiden serikat buruh/pekerja dianggap sangat merugikan pemerintahannya dalam kepemimpinannya dan perusahaan dalam tanggapan presiden tanpa ada kaitan sama sekali yang kuat dengan gerakan buruh internasional dan nasional.

Hal ini jarang dibahas sama sekali dan dibicarakan tentang serikat buruh/pekerja dalam pemerintahan,serikat buruh/pekerja, balik bertanya : untuk apa ada UU dan UUD 45 juga pancasila serta bhineka tunggal ika yang akhirnya ditelan sejarah,pancasila adalah yang melahirkan UU dan UUD 45,mau dibawa kemana negara kita dan mau jadi apa negara kita dalam penindasan polotik yang diterapkan oleh pemerintahan pada konsep-konsepnya.Dalam konteks ini negara seperti indonesia dalam garis kemiskinan dibawah 5% dalam faktor ekonominya tidak lebih dari 5% begitu banyaknya angkatan kerja besar tapi tidak terdidik sama sekali dalam kebijakan untuk mensejahterakan rakyat seluruh indonesia dalam tuntutnya begitu juga tingkat angka kematian yang sangat cukup tinggi nilai nominal angkanya,disebabkan karena adanya fakta MAYORITAS informal saja.

Bagaimana caranya untuk mendongkrak perbaikan kesejahteraan buruh/pekerja atau rakyat yang bisa juga melalui mekanisme pemberian subsidi,disini ada dua jenis subsidi yaitu :

1. Pendidikan
2. Dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

pendidikan dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas),subsidi ini masih dikeluhkan oleh masyarakat indonesia akibat tidak tepatnya sasaran dan cakupannya sangat kecil sekali dan dominan pada konsep dan rancangan pemerintah.

Negara telah mengkonsepkan serta sudah merancang rencananya meningkatkan porsi pendidikan didalam APBN menjadi sekitar 20% samapai dengan 40% dari jeseluruhan anggarannya,tetapi namun demikian porsinya untuk meningkatkan jaminan kesehatan didalam APBN sangat NIHIL sekali tidak ada dalam angka nilai peningkatan persen angkanya.Dan akhirnya kesulitan akses kepada pelayanan kesehatan yang melahirkan anekdot"orang miskin dilarang sakit",dan anekdot ini diperbolehkan hanya"yang boleh sakit orang kaya".Vitalnya kualitas pemerintah ini jelas berpengaruh kuat terhadap kesejahteraan pemerintah saja dan sangat vital buruknya sekali buat kesejahteraan buruh/pekerja atau rakyat indonesia secara keseluruhannya.

Banyak pemerintah yang mengedepankan gerakkan sosial,misalnya terlalu fokus mengkampayekan isu umum ; demokratisasi,isu pemilu/pilkada yang jujur dan adil,korupsi,tetapi hanya sedikit dalam soal hak-hak dasar hukum yang ada.Kurangnya tingkat kesadaran pemerintah sangat produktif sekali dalam akses kesejahteraan pelayanan kesehatan,dampaknya sangat exsodus tingginya relefansinya dan realitasnya struktur sosial ekonomi yang ada saat ini hanya memberikan ruang hampa kemungkinan yang mengerucutkan sangat kecilnya terhadap akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dan saya disini menyebutkan adalah sebuah lingkaran setan (POVERTY DEVIL CIRCLE),yang menghantui kehidupan buruh/pekerja dan rakyat secara merata.

Dalam periode kepemimpinan presiden HABIBIE meskipun singkat tapi telah meletakkan fondasi penting ratifikasi konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat melalui keputusan presiden nomor 83/1998,ratifikasi inilah merupakan kebijakan internasional pertama yang dilakukan presiden B.J.HABIBIE dan hanya dilakukan beberapa saat setelah pelantikannya.

Dan ini sudah dicatat oleh Michele Ford untuk ratifikasi ini menjadi penting karena menjadi sinyal komitmen pemerintahan habibie untuk meninggalkan kebijakan organisasi tunggalnya yang diberlakukan oleh soeharto semasa orde baru,habibie ingin memperlihatkan bentuk komitmennya kearah reformasi politik.Habibie banyak dipersepsikan sebagai anak emas soeharto,ILO mencatat pada tahun 1999 indonesia menjadi negara asia pertama yang melahirkan dalam meratifikasikan seluruh konvensi dasar ILO.

Setelah lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berdasarkan UU NOMOR TAHUN 2004 yang memberikan kesempatan serikat buruh/pekerja menjadi kuasa hukum buruh/pekerja,banyak aktivitas membuat kegiatan utamanya seperti pengacara,setiap hari hanya mencari kasus untuk dijadikan masalah di PHI dalam membantu buruh/pekerja atau rakyat yang dapat masalah dalam pekerjaannya.


Tanggal.14 Desember 2011
Di buat oleh : MUHAMMAD IMAM WAHYUDI

Dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Allah swt,yang sudah memberikan begitu banyak inpirasi dan masukinnya dalam tulisan dan catatan ini,sebelumnya saya juga mengucapkan apabila ada kata-kata saya yang salah dan tidak enak berkenan dihati sekiranya mohon dimaafkan sebesar-besarnya.Amieen yaa rhob