SP.Smart Indonesia

SP.Smart Indonesia

SP.Smart Indonesia: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 201...

SP.Smart Indonesia: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 201...: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  Pasal 2 Pancasila merupakan sumber s...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Pasal 2
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum
negara. 
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia tidak merupakan dasar
pemberlakuannya.
Pasal 9
(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di
bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung. 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012.
Menimbang : 
b. bahwa Rancangan APBN sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat; 
d. bahwa penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran
2012 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun
2012 dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam
rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan
rakyat; 
e. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN
Tahun Anggaran 2012 antara Dewan Perwakilan Rakyat
bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam
Surat Keputusan DPD Nomor 05/DPD RI/I/2011-2012
tanggal 6 Oktober 2011;
Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara
yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan
nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang
mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak
lainnya.

MARI KITA MENGHARGAI PEKERJAAN KITA SENDIRI ?

* Mari Kita menghargai pekerjaan .....???*

Sekarang ini mencari pekerjaan itu susah! Jangankan bagi mereka yang tidak lulus SD, yang sudah punya gelar pun mengalami kesulitan. Semuanya merata. Di desa dan di kota. Sama saja.

Maka, beruntunglah bagi mereka yang memiliki pekerjaan. Syukurilah. Sebab apapun profesinya, itulah garis takdir yang telah ditetapkan. Jangan sekali-kali menggerutu. Apalagi merasa malu dengan pekerjaannya saat ini. Itu hanya akan menambah beban.

Mengapa harus malu menghidupi diri dan keluarga? Selain urusan halal, apa diri menjadi hina hanya karena pekerjaan? Tidak! Serendah apapun jabatan, seburuk apapun pekerjaan, hanya soal persepsi. Ocehan orang luar yang tidak berdasar.

Tanpa tukang sampah, siapa yang mau memungut sampah yang berserakan. Tanpa OB di kantor, semua karyawan pasti akan direpotkan. Tanpa kuli bangunan, tidak ada rumah dan gedung-gedung bertingkat. Setiap pekerjaan memiliki nilai tersendiri. Nilai inilah yang membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina!.Namun sadarkah mereka itu yang memberikan sebuah pekerjaan,kepada kita,"terhadap dirinya sendiri."

Paling penting adalah bagaimana kita menyikapi suatu pekerjaan. Bagaimana kita berlaku seprofesional mungkin terhadap pekerjaan yang sedang digeluti. Masalah jenjang karir dan jumlah pendapatan cuma menunggu soal waktu saja. Selalu ada pelajaran baru yang bisa diambil dari setiap jenis pekerjaan.

Gaji pekerja sangat relevan rendah,pensiunan yang sangat rendah dibayar dan ada juga yang tidak dapat uang pensiunan sama sekali,tidak adanya jaminan kesehatan gratis seumur hidup dan tidak adanya kesejahteraan yang didapatkan oleh seluruh rakyat indonesia termasuk kita juga semuanya yang belum sepenuhnya mendapatkan jaminan hak kesejahteraan sama sekali,kita inikan adalah pembela hukum marilah kita melawan kemakzulan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita semuanya.

* Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi?

Jawabannya adalah,"kita sudah menghargai atas pekerjaan kita sendiri,namun akan tetapi,apakah mereka sudah menghargai pekerjaan kita,dan apakah mereka sudah menghargai pekerjaannya mereka sendiri".

Apakah kita suka atau tidak ?,"sejarahlah yang akan bicara melahirkannya suatu tipe negara. Tidak ada negara dapat menjamin keselamatan warganya dari senjata pemusnah ekonomi,dan tidak ada negara dengan efektif bisa mengendalikan kehidupan faktor ekonominya atau mata uangnya sendir.Tentu saja negara tidak dapat melindungi masyarakatnya dari ancaman-ancaman transnasional seperti penepisan lapisan ozon,pemanasan globalisasi,dan penyakit epidemik yang menular.

Belum tentu dapat melakukannya tugas atau cita-citanya dari pasar ekonomi negara untuk melakukan semuanya itu,sangat sederhana sekali dan barangkali sangat jujur !"dari kesederhanaan itu bahkan akan lebih tampak nyata dihubungkan dengan tanggung jawab sosial (Social Responbility).

Dan sebagaimana"negara bangsa",banyak sudah terdapat melalui proses yang kita sebut dengan istilah"perang yang panjang".Dalam menghadapi era krisis mobilitas globalisasi ekonomi ini,dan dari sejauh mana analisa mengatakan dengan memiliki daya pesona bahan perdebatan dikalangan kelompok itu tersendiri,terdapat banyak alasan untuk menjelaskan adanya "kemunduran ekonomi dan kehancuran keabsahannya".

Negara kita adalah,negara modern yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarahnya.Pada abad ke 19 dan 20 asal usulnya dapat kita telusuri hingga masa kini,bahkan juga tidak memberikan tanda-tanda petunjuk yang dapat mengejutkan sebagai sejarah dalam perjalanannya. "Negara modern seperti Indonesia",mengaitkan dalam perencanaan strategis dengan kisah-kisah perubahan dalam teknologi militer dan juga kemudian mengharuskan adanya kedalam perubahan suatu strategi ekonomi yang melebarkan sayapnya kedalam"Negara Territorial".

* Sejauh Mana Pemerintah Harus Dibatasi ?

Jawabannya adalah ;"jika negara bercirikan aturan hukum (Rule Of Law),pada umumnya tidak peduli terhadap norma-norma keadilan,atau terhadap kumpulan nilai-nilai moral,sepanjang hukum itu tidak melakukan tindakan kesalahan apapun untuk menghambat adanya persaingan ekonomi pasar negara.

* Apakah Motto Pemerintah Yang Akan Datang !

Membuat dunia pasar ekonomi negara,yang diusulkan dan dijelaskan dalam pengertiannya menciptakan dunia yang menawarkan pilihan dan melindungi otonomi setiap manusia untuk melakukan pilihan ? "termasuk dalam otonomi untuk melakukan pilihan adalah manipulasi genetik ada pergeseran kemampuan yang diturunkan berdasarkan warisan menjadi suatu kemampuan yang direkayasa atau suatu kemampuan yang dapat diperkuat melalui biologi molekularnya.

Kita dibodohi terus oleh pemerintah dengan program-program yang tidak menjadi sasaran yang tepat sasaran,buat pekerja atau seluruh rakyat indonesia,katanya negara kita,negara yang demokratis,tapi dalam kenyataannya bukanlah negara yang demokratis melainkan sebagai negara yang berpartai politik.Tuntutan para pekerja dan/atau seluruh rakyat indonesia adalah memberikan harga mati untuk pemerintah.

Siapa sich,yang bodoh sebenarnya ?"apakah ini yang dinamakan negara maju dan kaya akan hasil buminya !,namun tidak menghargai nilai-nilai atas"NILAI LUHUR PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MULAI DITINGGALKAN",bayangkan saja.Nilai-nilai budi luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,kini menjadi ajang yang sangat konsfensional sekali secara logisnya dan dari secara segi rasionalnya tidak menunjukkan kepada negara yang demokratis namun mengacu kepada negara yang berpartai politik ditajamkan untuk kepentingan negara tidak dominan untuk kelangsungan hidup seluruh rakyat indonesia yang sangat tidak menjadi efisien dan efektif.

Game Dance Central 3 DLC Rilis Akhir Maret

Game Dance Central 3 DLC Rilis Akhir Maret


NEW YORK _ Penggemar game dance bersiaplah menyambut kehadiran Dance Central 3 DLC (Downloadable Content) yang akan rilis akhir Maret 2013 nanti.
DLC yang dikembangkan oleh Harmonix Music System, pada game terbarunya ini akan menyuguhkan 200 lagu dance. Namun, dalam rencananya Harmonix mengumumkan ini merupakan produksi game terakhir mereka.
Dilansir shacknews, Jumat, (8/3/2013) menurut situs resminya, Dance Central tidak akan dilanjutkan lagi setelah keterangan pers ini. Namun, bukan berarti Harmonix berhenti membuat terobosan gamebaru lainnya.
"Harmonix tetap akan berkarya lagi dengan berbagai game baru nantinya, saat ini pengembang sedang membuat kontennya. Bulan ini akan menjadi DLC terakhir untuk Dance Central 3," jelas pengembang Harmonix.
Menurut Wikipedia, Dance Central merupakan game dance di Xbox. Yang baru dari Dance Central 3 adalah pertandingan dance antara dua hingga empat tim dalam serangkaian pertunjukan, pertempuran (battle), dan mini-game.
Selain itu yang baru juga yaitu tingkat kesulitannya yang dibagi menjadi tingkat pemula bagi orang-orang yang baru bermain game dance ini, tingkat sulit, dan tingkat partai.
Lagu-lagu dalam game ini dipilih secara acak dan semakin bagus gerakannya mengikuti iramanya maka semakin tinggi poin yang didapatkan.

Berita Lainnya

• Calon Jemaah Haji Dominan Sakit Darah Tinggi
• Lokomotif Baru Diimpor Dari Amerika
• Versi Anyar, "Toy Defense" Hadirkan 24 Level Baru
• DPR Salahkan Kemenag Soal Pemblokiran Anggaran
• Ditemukan Kehidupan Bakteri Baru di Benua Antartika
• Game Dance Central 3 DLC Rilis Akhir Maret
  

RULE OF LAW (PENEGAKAN HUKUM)

RULE OF LAW ( PENEGAKAN HUKUM )

oleh Muhammad Imam Wahyudi                       

pada 10 Agustus 2012 

pukul 1:08 ·

PENDAHULUAN

1. A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata krama, hingga hukum perundang-udangan dalam peradilan. Sayangnya hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam proses penegakannya, terutama penegakan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakan hukum dikalangan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena di Negara kita hukum dapat dibeli dengan uang. Siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang memenangkan peradilan.
Dengan melihat kenyataan seperti itu, pembenahan peradilan di Negara kita dapat dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakannya sesuai dengan keadilan yang benar. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakan.

B.     Rumusan Masalah


Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:
1.    Apa pengertian rule of law?
2.    Bagaimana cara menegakan keadilan hukum menurut rule of law?
3.    Apakah Negara Indonesia termasuk Negara yang adil dalam penegakan hukumnya?
4.    Seperti apa hukum yang harus kita laksanakan dan tegakan?

C.    Tujuan


Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan :
1.    Pengertian rule of law.
2.    Cara menegakan keadilan dengan hukum yang berlaku.
3.    Negara Indonesia adalah Negara yang baik atau buruk dalam peradilannya.
4.    Hukum yang harus kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II
RULE OF LAW ( PENEGAKAN HUKUM )


A.     Latar Belakang Rule of Law

Latar belakang kelahiran Rule of Law

1. Diawalai oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara
2. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional
3. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.

Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19, seiring dengan negara konstitusi dan demikrasi. Rule of Law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man.

B.    Pengertian Rule Of  Law

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546). Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan ini Pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat atau Rule Of Law. Rechsstaat atau Rule Of Law. Itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.
Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau democratische rechstssaat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat) Asshid diqie, 2005: 69-70).

Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:
a.   Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,…karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan ”peri keadilan”;
b.   …kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, ”adil” dan makmur;
c.   …untuk memajukan  ”kesejahteraan umum”,…dan ”keadilan social”;
d.   …disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoensia itu dalam suatu ”Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”;
e.   ”…kemanusiaan yang adil dan beradab”;
f.    …serta dengan mewujudkan suatu ”keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan social.
Adapun unsur – unsure  Rule Of Law menerurut AV Dicey terdiri dari :

1. Supremasi hukum, dlam artian tidaka boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat baisa maupun bagi pejabat.
3. Terjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengandilan.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah :

1. Adanya perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umu yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesame warga Negara maupun pemerintah.
Untuk membangun kesadaran di masyarakat maka perlu memasukkan materi instruksional Rule of Law sebagai salah satu materi di dalam mata kulia Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

C.     Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka :
a.      Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakan hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b.      Rule of lay yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.

c.      Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.
Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.

Hukum progresif  memuat kandungan moral yang kuat.
Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:

o    Kasus korupsi KPU dan KPUD;
o    Kasus illegal logging;
o    Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);
o    Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;
o    Kasus perdagangan wanita dan anak.
Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.    Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2.    Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan   atau kekuatan apapun.
3.    Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).

D.     Penegakan hukum


Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of law and not of a man” versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” Dalam istilah “ the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “ the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.


E. Kesadaran Hukum Masyarakat


Tindakan atau cara apakah yang sekirarnya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang hanya bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidentil saja.

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu ”blueprint of behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang ”einmalig” atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.











BAB III
PENUTUP

1. A. Kesimpulan

Setiap Negara tentu memerlukan hukum agar tercipta ketertiban di dalamnya. Rule of Law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya memikirkan keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk.
Ada tidaknya Rule of Law pada suatu Negara ditentukan oleh “Kenyataan”. Apakah rakyat dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil didalam hukum, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka :
Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa, Rule of lay yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa, Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.

Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-undang, juga bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.

1. B. Saran

Sebagai seorang warga Negara yang baik haruslah menjunjung menjadi seseorang yang menjunjung tinggi hukum serta kaidah-kadiah agar tercipta keamanan, ketentraman, dan kenyamanan. Mempelajari Undang-Undang 1945 berserta butir-butir nilainya dan menjalankan apa yang menjadi tuntutannya agar terjadi kehidupan yang stabil dan taat hukum. Dalam suatu penegakan hukum di suatu Negara seperti Indonesia, maka seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakan dan diharapkan aspek-aspek tersebut dapat mentaati hukum, maka akan terciptalah pemerintahan dan kehidupan Negara yang harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapakan yaitu suatu bangsa yang makmur, damai, serta taat hukum.






DAFTAR PUSTAKA

Hombar Pakpahan, Kesadaran Hukum Masyarakat , http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/08/kesadaran-hukum-masyarakat.html

Nasrul, Rule Of Law Dan Hak Asasi Manusia, http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/rule-law-dan-hak-asasi-manusia, January 16th 2010

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Penegakan Hukum , http://www.djahu.depkumham.go.id/detail_artikel.php?artid=7
,Jumat, 02-Mei-2008

Winarno. 2007. Paradigma Baru “Pendidikan Kewarganegaraan” Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi. PT.Bumi Aksara;Jakarta

TEORI HUKUM

TEORI HUKUM

oleh Muhammad Imam Wahyudi 

pada 10 Agustus 2012 

pukul 1:01 ·

BAB I
Pendahuluan
Ilmu hukum yang suigeneris
Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (sui generis). Ciri ilmu hukum sebagai sui generis : karakter normatif ilmu hukum, Terminologi ilmu hukum, Jenis ilmu hukum, Lapisan ilmu hukum. Dari sudut kualitas sulit dikelompokkan dalam Ilmu Pengetahuan Alam atau dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.

Suatu pengelompokan yang kurang tepat bagi Ilmu Hukum atas karakteristiknya ke dalam Ilmu Pengetahuan Sosial dan yang mempunyai pengaruh di bidang akademis. Gelar yang diberikan pada Strata dua (S2) ternyata mengalami perkembangan. Mulai dari Magister Science (MS), Magister Humaniora (M Hum) terakhir menjadi Magister Hukum (MH),tidak menjamin atau mendomain kepada statusnya gelar legalitasnya.
Ketidakpastian ini menurut Philipus M Hadjon, merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai keracuan dalam usaha pengembangan  ilmu hukum. Sebagian yuris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum yang tidak ditangani secara profesional. Pendidikan hukum tidak jelas arahnya.
Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (sui generis).   Ciri ilmu hukum sebagai sui generis, adalah :

1. Karakter normatif ilmu hukum
2. Terminologi ilmu hukum
3. Jenis ilmu hukum
4. Lapisan ilmu hukum

1. Karakter normatif Ilmu Hukum

Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang suigeneris. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika dalam tataran dogmatic hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk problem solving . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu.

Tidaklah begitu cukup suatu penelitian hukum hanya melihat adanya perbedaan antara norma dan kenyataan di masyarakat. Di dalam kajian Ilmu Hukum haruslah mementingkan metode penelitian yang berlaku di dalam Ilmu Hukum sendiri.

Kesalahan selanjutnya dapat dikatakan?,”bahwa mereka memaksakan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normative”. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (Statistik), serta merta penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ataupun kuantitatif termasuk ke dalam kategori Ilmu aposteriori. Sedangkan Ilmu Hukum merupakan suatu Ilmu apriori.  Antara Ilmu apriori maupun aposteriori sama-sama mencari hukum, prinsip, rumusan dalam mengendalikan seluruh detil dan partikular pengetahuan. Disebutkan oleh Muhamad Zainuddin tentang pengertian Ilmu aposteriori adalah rangakaian pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan inderawi dan eksperimen. Sedangkan Ilmu apriori : rangakaian pengetahuan yang diperoleh tidak dari pengamatan inderawi dan eksperimen tapi bersumber dari akal sendiri. Penekanan dari perbedaan itu dari sudut pandangnya, bersumber dari panca indera atau bukan. Adapun karakteristik pengetahuan secara umum dikatakan sebagai ilmu apabila  memenuhi criteria :

1. 1.      logico  hipotetico  verificative
2. 2.      generalized understanding.
3. 3.      theoretical construction
4. 4.      information about why and how (something behind).

Karakteristik ilmu 
                                                                                Diterima nalar pembaca   
                 logico  hypotetico  verificative                   didukung bukti
                                                                               (tdk selalu yg tampak)

                                                                                diuji

            generalized understanding.           
                           pembaca bisa membayangkan urutan peristiwanya ,
                           punya makna reproducable
                        dapat diulang / dilakukan juga di tempat yang lain

                 theoretical construction
                              teori   : penjelasan hubungan dua konsep/variable/kejadi
                              cara    : deduktif, induktif , dpt didukung comparacy,
                                           analogy,  syntesis

                 information about why and how                           diskripsi
Skema 1 : Karakteristik ilmu 

Bentuk suatu kejanggalan hukum itu dengan secara umumnya ada tiga karakter yaitu adanya kata Tanya dalam rumusan masalah, sumber data, serta populasi.  Ketiga kejanggalan itu memaksakan kedalam formatnya konsep penelitian ilmu sosial kedalam penelitian hukum yang normatif.

Kejanggalan pertama yaitu adanya seperti keharusan dengan adanya suatu rumusan masalah kedalam kalimat tanya. Kata-kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif. Pertanyaan yang boleh di dalam penelitian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat di jawab “ya” atau “tidak. Apabila pertanyaan dijawab dengan ya maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Ya . Dengan demikian akan dicari alasannya. Alasan dari jawaban itu harus berpangkal dari ketentuan norma hukum tertentu. Contoh pertanyaan hukum adalah : Apakah pembantu rumah tangga berhak atas ketentuan upah minimum propinsi / kota ? Pertanyaan itu hanya dapat dijawab ya atau tidak tidak mungkin dijawab dengan ya dan tidak. Dalam hal ini asas-asas logika dapat diberlakukan. Hal ini akan dijelaskan dalam Bab-bab selanjutnya.

Kejanggalan kedua yaitu berkaitan dengan adanya bahan-bahan dasar hukum.Bahwa sumber data,dari teknik pengumpulan data dan analisis data. Tanpa disadari walau itu bahwa data  tersebut sangat bermakna sangat empiris sekali, sedangkan dalam penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan adanya data.

Kejanggalan ketiga yaitu berkaitan dengan Populasi dan sampling.Bahwa seseorang dalam peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang saja. Dia harus melihat keterlibatan dan keterkaitan undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif. Penelusuran penelitian hukum lebih banyak dikenal dengan system penarikan peraturan atau norma-norma hukum secara vertical dan horizontal. Dengan ketentuan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Supaya memudahkan pemahaman-pemahaman dapat dijelaskan dalam Skema 2 di bawah ini :


                                             Ketentuan hukum yang lebih tinggi
UUD

Kasus yang sedang dihadapi
UU…….                      Pasal ……. Dari UU No… Tahun…..                      UU

Ketentuan di bawahnya
Peratuan Pemerintah
Peraturan Presiden

1. Hukum kebiasaan
2. Yurisprudensi
3. Traktat / perjanjian
4. Doktrin

Skema 2 :  Penelusuran aturan hukum

Namun apabila kita melakukan penelitian atau kajian Ilmu Hukum itu maka metode-metode yang dipakai adalah dengan metode-metode penelitian hukum. Ada dua cara pendekatan  ialah :

1. Pendekatan dari sudut falfasah ilmu,dan
2. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum.   

Secara interesnya untuk menjelaskan suatu hakikat keilmuwan hukum apabila pendekatan itu ditinjau dari sudut falfasah ilmu,dan dapat digambarkan kedalam skema 3 di bawah ini :

1.     Pandangan positivistis ….Ilmu empiris

                        - sociolological jurisprudence
                        - socio legal jurisprudence




                                    Ilmu hukum empiris
                        - penelitian kualitatif-kuantitatif
                         ( the gab is described but is rarely explained )

1. Pandangan normatif

               Ilmu normatif

          Ilmu hukum normatif

Skema 3                :     Pendekatan falsafah ilmu

Dengan kepada pendekatan dari sudut pandang teori hokum itu di bagi atas tiga lapisan utama, yaitu : dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Diantara ketiga lapisan ilmu hukum semuanya itu memberikan upaya dukungan pada praktik hukum.Mencakup aspek proses (scientific research), prosedural (scientific method) dan produk (scientific knowledge). Ketiganya sangat membentuk segi tiga konotasi ilmu (the trifold connotation of science). Memang dalam pegelompokan ilmu hukum terdapat bermacam- macam pendapat. membagi ilmu tersebut pada dasarnya ada dua yaitu ilmu formal dan ilmu empiris (Ilmu Positif).  Perbedaan ilmu- ilmu Formal dan empiris tampak dalam tabel 4 di bawah ini :

Ilmu-Ilmu Formal
Ilmu-Ilmu Empiris
Hal yang diselidiki
Sistem penalaran dan perhitungan
Gejala Faktual
Pendekatan kebenaran
Formal
Material
Pengetahuan yang dihasilkan
Apriori
Aposteriori
Ilmu yang termasuk kelompok ini
Logika, Matematika dan teori sistem
Ilmu-Ilmu Alam (Naturwissenchsften) dan Ilmu-Ilmu kemanusiaan
( Geites-wissenchsften)
Tabel 4            :           Perbedaan lmu Formal dan Empiris.

Menurut?, Ilmu Hukum pada hakikatnya adalah sebuah seni praktis yang berasal dari atas keperluan kongkrit untuk mengadili (seni kehakiman). Terhadap terjemahan dari pendapat ini seharusnya “ars”tidak diartikan sebagai seni kehakiman tetapi sebagai kemampuan berkeahlian hukum di bidang kehakiman. Ilmu Praktis merupakan lawan dari ilmu teoritis. Perbedaan antara ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis dapat digambarkan didalam tabel 5 di bawah ini :

Ilmu-Ilmu Teoritis
Ilmu-Ilmu Praktis
Nomologis
Normologis
Dalil logika
Bisa kausalitas /imputasi
Kausalitas
imputasi
Contoh ilmu yang termasuk kelompok ini
Ilmu- Ilmu formal dan ilmu-ilmu empiris
Ilmu kedokteran, Ilmu Tekhnik, Ilmu Managemen, Ilmu Komunikasi, Palemologi.
Otoritatif : ilmu Hukum
Non otoritatif : Etika Pedagogi
Tujuan
Sekedar menambah pengetahuan
Menawarkan penyelesaian atas suatu yang problema konkret
Penggunaan produknya
Produknya tidak digunakan sendiri untuk memecahkan problema konkret ( diserahkan kepada ilmu lain untuk menggunakannya)
Produknya merupakan tawaran penyelesaian langsung atas suatu problem konkret.
Kerjasama dengan ilmu lain
Cenderung tidak dilakukan (monodisipliner)
Menjadi keharusan (multidisipliner)
Kandungan seni
Tidak mengandung sifat seni (ars)
Mengandung sifat seni (ars).

Tabel 5            :           Perbedaan ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis

Dari tabel 8 di atas,maka posisi Ilmu Hukum itu tampaknya memang merupakan bagian dari ilmu praktis yang sangat normologis. Pendapat itu kurang tepat sekali entang.Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika disandingkan atau dalam tataran dogmaticnya hukum dapatlah bisa dikatakan bahwa ilmu hukum itu termasuk ilmu yang sangat praktis, karenanya itu bertujuan untuk problem solving . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum tidak masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, ilmu hukum dipertanyakan masuk atau tidak apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu.

1. 1.      Terminologi Ilmu Hukum

Apabila kita berbicara mengenai terminology ilmu hukum maka kita akan menelursuri kembali asal kata dari suatu istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut :
-          Rechtswetenschap             (Belanda)
-          Rechtstheorie                     (Belanda)
-          Jurisprudence                    (Inggris)
-          Legal science                     (Inggris)
-          Jurisprudenz                      (Jerman)


Untuk dapat memudahkan pendapat dan pemahaman mengenai Rechtswetenschap dapat dilihat skema 6 di bawah ini :


                                                           Dalam arti sempit
Rechtswetenschap                  






                                                    de rechtsleer/ ajaran hukum

                                                  Dogmatik hukum
                                        tdk bebas nilai ttp sarat nilai
                                    isinya deskripsi hukum positif & sistematika hukum positif

                                                Dalam arti luas 


                                              Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum


Skema 6          :           Rechtswetenschap.




                                                    Dalam arti sempit



                                              terletak antara FH dan DH :

                                                              Ilmu eksplanasi hk
                                                       Ilmu hukum :ilmu interdisipliner

Rechtstheorie
                                                Dalam arti luas 


                                              Dogmatik Hukum,Teori Hukum, Filsafat Hukum


Skema 7          :           Rechtstheorie


Istilahnya dalam bahasa Inggris mengenai  jurisprudence, legal science, dan legal philosophy mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda Jurisprudence merupakan suatu disiplin yang bersifat suigeneris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian tersebut tidak termasuk ke dalam bilangan kajian yang bersifat empiric maupun evaluatif. Jurisprudence bukanlah semata-mata studi tentang hukum, melainkan lebih dari itu yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum.

Jurisprudence, Legal science, dan Legal philosophy





Menjawab secara umum tentang :

1.  Hakekat hukum & sitem hukum
2. Hubungan hukum dengan keadilan & moral
3. Social nature of law (esensi sosial dari hukum  , hukum memberikan dasar dasar pengaturan pada masyarakat )

Skema 8          :           Jurisprudence, Legal science, dan Legal philosophy

Untuk memudahkan memahami perbedaan sudut pandang yang luas terhadap kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum dapat digambarkan dalam Skema di bawah ini :

Kajian ilmu hukum                                 
                                                                      mempelajari substansi hukum
  memandang hukum dari dalam

                                                                             konsep hukum,
                                                                             kaidah-kaidah hukum,
                                                                             struktur hukum
                                                                             fungsi hukum.

                                                                  mempelajari factor- factor eksternal

                                                                              faktor-faktor social,
                                                                              faktor-faktor  politik,
                                                                              faktor-faktor budaya,
                                                                              faktor-faktor ekonomi
                                                                              dan lain-lain

Kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum




                  memandang hukum dari luar

                                    menempatkan hukum sebagai gejala sosial


Skema 9        :             Perbedaan sudut pandang kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum

1. Jenis Ilmu Hukum

Ilmu Hukum dibedakan menjadi  Ilmu hukum normatif obyeknya norma dengan Ilmu hukum empiris yang terdiri dari factual patterns of behavior, Sociological jurisprudence dan Socio – legal studies.
Tahapan Ilmu hukum empiris di atas, untuk memudahkan pemahaman perbedaaan antara ketiganya, dapat digambarkan dalam skema 13, di bawah ini, yaitu :


                                            Factual patterns of behavior




                                                     Perilaku hakim dalam kasus hak reproduksi
     Ilmu hukum empiris

                                          Sociological jurisprudence

                                                     the gab : law in action- law in book

                                                Socio legal studies

                             hub timbal balik antara hukum & masyarakat
                                  ( hukum berpengaruh / tidak)


Skema 10        :           Perbedaaan tahapan Ilmu hukum empiris.


J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut  :



Pandangan positivistic :
ilmu hukum empirik
Pandangan normatif :
Ilmu hukum normatif
Hubungan dasar
Subyek – obyek
Subyek – subyek
Sikap ilmuwan
Penonton (toeschouwer)
Partisipan (doelnemer)
PERSPEKTIF
EKSTERN
INTERN
Teori kebenaran
Korespondensi
Pragmatik
Proposisi
Hanya informative atau empiris
Normatif dan evaluatif
Metode
Hanya metode yang bisa diamati panca indra
Juga metode lain
Moral
Non kognitif
Kognitif
Hubungan antara moral dan hukum
Pemisahan tegas
Tidak ada pemisahan
Ilmu
Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris
Ilmu hukum dalam arti luas

Skema 11        :           perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif



Tentang penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis, ternyata masih belum ada kesepakatan diantara ahli hukum. Masih ada perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar, antara koherensi dengan pragmatis. Mereka berpendapat, apabila suatu aturan hukum dibuat dengan hanya mendasarkan teori kebenaran yang pragmatis, akan mengakibatkan timbulnya kesesatan. Sebagai contoh pada wakil rakyat kita yang duduk di DPR, apabila  mereka akan menggunakan dasar kebenaran pragmatis dengan menekankan hanya pada konsensus di antara anggota DPR tanpa memperhatikan konsep dan teori hukum akibatnya produk hukum jauh dari rasa keaadilan. Hal ini mengingat suara wakil rakyat kita yang duduk di DPR hanya menyarakan suara Partai atau ada kepentingan di balik itu. Tetap kebenaran yang dipakai adalah koherensi. Prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan yang seharusnya.

1. Lapisan Ilmu Hukum

 Lapisan Ilmu Hukum

Skema 12        :           Lapisan ilmu hukum

Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum. Hal ini dapat digambarkan dalam skema 16.






Grodbegrippen, reflektif, spekulatif






                                 meta - teori                       meta – teori




Teori Hukum

 


                      Algemene begrippen, analitis, normatif-empiris
                      Sebagai jembatan dari algemene rechtsleer
                      Isi : asas hukum dari sistem hukum







                         technischjuridisch begrippen, tekhnis yuridis, normatif


        teori                       teori                                  teori











Hukum Positif









ARS





   Pembentukan hukum                                       Penerapan hukum

                                                                     interpretasi, kekosongan hukum,                      antinomi, norma kabur

                                                Legal problem solving


Skema13  Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum



Menurut Philipus M Hadjon, dogmatic hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah problem solving. Dengan demikian, dogmatic hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah legal problem solving. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan ars, yang merupakan ketrampilan ilmiah.  Ars itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving. Ars yang dimaksud adalah legal reasoning atau legal argumentation, yang hakekatnya adalah giving reason. Giving reason  dapat dilakukan dengan melalui tahap pembentukan hukum positf atau penerapan hukum positif. Pada pembentukan hukum pada dasarnya dilakukan apabila norma hukum positif belum ada. Pada penerapan hukum dilakukan apabila noema hukum positif sudah ada untuk diterapkan pada suatu kasus yang ada tetapi masih memerlukan interpretasi, kekosongan hukum,                      antinomi, norma kabur.